BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan dan 35 puskesmas serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar, Selasa (5/5/2026).
Rapat ini fokus pada evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan apresiasi atas realisasi pendapatan Puskesmas tahun 2025 yang mencapai 97%. Namun, dewan memberikan catatan khusus agar pada tahun 2026 realisasi dapat melampaui 100%.
"Sektor kesehatan menyumbang 50-60% pendapatan daerah secara nasional. Kami mendorong Puskesmas lebih mandiri dalam mengelola anggaran tanpa mengesampingkan kualitas layanan," tegas Lasuri.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, realisasi pendapatan per 30 April 2026 telah mencapai 31,49% atau sekitar Rp31,5 Miliar.
Rapat kerja dengan 35 kepala puskesmas juga mengungkap tantangan serius terkait legalitas aset yang menghambat pembangunan fisik,
Puskesmas Sekar, Pembangunan mandek karena lahan masih milik Perhutani.
Puskesmas Dander dan Kanor, Terkendala status lahan milik perorangan dan Tanah Kas Desa (TKD).
Kepala puskemas Margomulyo menjelaskan,Menghadapi keterbatasan lahan parkir dan tata ruang yang sempit karena berbatasan dengan pemukiman serta makam.
Masalah Lahan 6Sawah Di lindungi (LSD), Beberapa bangunan baru di Tanjungharjo dan Ngraho belum beroperasi maksimal karena kendala administrasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi, menekankan agar Puskesmas mengikis paradigma "satu obat untuk semua penyakit". Ia meminta edukasi masif mengenai 17 diagnosa penyakit yang wajib tuntas di Puskesmas agar masyarakat tidak langsung "melompat" ke Rumah Sakit.
Selain itu, masalah kekurangan tenaga kesehatan (nakes), seperti kelangkaan tenaga analis di Margomulyo, menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan oleh Dinas Kesehatan.
